Jejak Kriminal.my.id | Probolinggo–Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si memimpin pembacaan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas netralitas pegawai di lingkungan Kantor Bupati Probolinggo, Senin (6/11/2023) pagi.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam apel pagi bersama di halaman depan Kantor Bupati Probolinggo ini dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto dan sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Bupati Probolinggo serta Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo.
Penandatanganan pakta integritas netralitas pegawai ini diawali dengan perwakilan ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Non ASN, sejumlah Kepala Perangkat Daerah (KPD) dan Pj Sekda Heri disaksikan oleh Pj Bupati Ugas serta Komisioner KPU dan Bawaslu.
Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan papan ikrar bersama oleh Pj Bupati Ugas, Pj Sekda Heri, Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu. Serta pernyataan netralitas pegawai Pemkab Probolinggo yang dipimpin oleh Pj Bupati Ugas.
Selain di lingkungan Kantor Bupati Probolinggo, pembacaan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas netralitas pegawai ini juga dilakukan secara serentak di masing-masing OPD dan Kecamatan di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan memang masalah netralitas ini menjadi hal yang sulit bagi para ASN, tetapi kembali lagi dengan netralitas ini nantinya tidak akan membelenggu ASN. Yang penting fair dan tidak ikut-ikutan selesai semuanya.
“Memang kalau bicara birokrasi, kekuatan ini luar biasa. Makanya hari ini kita ingin pemilu ini berjalan dengan fair, clear, jujur dan transparan sehingga tidak ada tendensi kepada kita bahwa kita memihak. Dengan demikian siapapun yang terpilih itulah yang terbaik dan sekali lagi itu adalah takdir. Artinya pada saat ada tuntutan-tuntutan sampai ke MK kita tidak ada masalah,” katanya.
Menurut Pj Bupati Ugas, netralitas ini memang ada tekanan dan menjadi prioritas dari Presiden RI Joko Widodo. Kalau bicara hukuman disiplinnya sebenarnya yang terberat bisa diberhentikan. Kalau dulu memang dianggapnya hanya sepele, tapi hari ini bisa turun pangkat, turun jabatan dan bisa diberhentikan.
“Saya tidak ingin ASN di Kabupaten Probolinggo ada masalah terkait dengan netralitas. Melalui apel ini kita bicara dari hati ke hati dan kita mengajak untuk netral. Semua harus clear, nol dan no untuk masalah mendukung salah satu calon,” jelasnya.
Oleh karena itu, Pj Bupati Ugas berpesan kepada seluruh ASN untuk bekerja dan fokus kepada pelayanan publik. Semua harus fokus bekerja karena masih banyak PR (Pekerjaan Rumah) pelayanan sekaligus infrastruktur. “Biar mereka yang terlibat di politik untuk melakukan demokrasi bersama-sama rakyatnya. Tetapi kita tetap fokus untuk kerja, kerja dan kerja,” pungkasnya.(hanip)
